Kebijakan Baru BOS Reguler Jenjang SMP Tahun 2021

Dilihat 22,134 pengunjung

Tahun 2020 yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  Kebijakan ini merupakan episode ketiga dari program Merdeka Belajar yang  dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim.

Sebagai wujud dari komitmen Kemendikbud untuk menjadikan program BOS lebih baik, maka tahun 2021 ini ada sejumlah perubahan dan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.  Perubahan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya agar mampu mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah.

Berikut adalah beberapa perubahan mendasar atas kebijakan BOS Reguler yang akan diterapkan pada pelaksanaan program tahun 2021.

1. Satuan Biaya BOS Reguler

Berbeda dengan tahun sebelumnya, mulai tahun 2021 besaran satuan biaya BOS Reguler untuk tiap daerah akan berbeda.  Perhitungan biaya satuan BOS Reguler untuk tiap daerah ditetapkan berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD).  Dengan mekanisme penetapan tersebut, maka satuan biaya BOS Reguler tahun 2021 pada jenjang SMP bervariasi dengan rentang paling rendah sebesar Rp. 1.100.000/siswa/tahun sampai dengan yang paling tinggi sebesar Rp. 2.480.000/siswa/tahun.

2. Penyaluran

Dengan pertimbangan untuk lebih mendisiplinkan sekolah dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, maka pada tahun 2021 penyaluran dana BOS Reguler di tiap tahap akan akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tersebut.  Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menjunjung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS Reguler di sekolah.  Dengan kebijakan tersebut adalah:

1). Penyaluran tahap I akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap II tahun sebelumnya;

2). Penyaluran tahap II akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap III tahun sebelumnya;

3) Penyaluran tahap III akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap I tahun berjalan.

3. Pengembalian Dana

Baca Juga  Pemerintah Terbitkan Keputusan Bersama Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Negeri

Permendikbud tentang BOS Reguler tahun 2021 juga mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pengembalian dana BOS Reguler yang pada permendikbud sebelumnya tidak diatur.  Adapun pengembalian yang diatur adalah pengembalian dana untuk kasus-kasus tertentu, yaitu:

1). Bagi sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan;

2). Sekolah ditutup atau digabungkan setelah dana BOS Reguler disalurkan

4. Penggunaan Sisa Dana

Menyikapi hasil evaluasi di sekolah, maka dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang BOS Reguler tahun 2021, ada klausul kebijakan yang mengatur tentang penggunaan sisa dana BOS yang ada di sekolah.  Kebijakan tersebut mengatur sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada sekolah dapat tetap digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan:

1). Sisa dana tersebut telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2). Sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.

Dengan adanya perubahan dan penambahan kebijakan tersebut, maka sekolah diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan dana BOS Reguler dengan tetap meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS.

Penulis: Pengelola Web Direktorat SMP

Referensi: Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Kemendikbud, Jakarta. Februari 2021

Scroll to Top