Direktorat SMP Gelar Pendampingan Manajemen Berbasis Sekolah

Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Mendikbudristek, konsep penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi dalam tata kelola pendidikan untuk jenjang SMP terus digaungkan dan didampingi oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Mendukung hal tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Pertama melalui bidang Tata Kelola menyelenggarakan kegiatan “Pendampingan Tata Kelola SMP Berbasis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tahun 2021” pada 26 – 28 Agustus 2021 di kota Bandung, Jawa Barat. 

Dihadiri oleh perwakilan dari  MKKS, MKPS, dan Kabid SMP  dari 27 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini bertujuan agar para peserta memahami konsep, kebijakan pemerintah pusat, sekaligus langkah-langkah implementasi terkait MBS baik tingkat Dinas Kab/Kota, di tingkat pengawas dan di tingkat satuan pendidikan. Acara dibuka langsung oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama, Drs. Mulyatsyah, M.M.

Direktur Sekolah Menengah Pertama menegaskan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan fondasi utama pelaksanaan pembelajaran yang dinamis dan bermutu. “Manajemen berbasis sekolah ini sebuah fundamental. Jika kita ingin membangun proses pendidikan yang dinamis, maka kita harus memberikan keleluasaan, memberi kewenangan kepada para guru dan satuan pendidikan,” tutur Mulyatsyah. 

Direktur SMP juga mengajak seluruh stakeholder bidang pendidikan di Jawa Barat untuk berdialog sehingga mampu menghadirkan inovasi di bidang pembelajaran yang sesuai dengan konsep manajemen berbasis sekolah.

“Kita selalu bicara soal kewenangan, namun kita jarang membicarakan apa yang harus kita lakukan. Diskusi ini kami anggap penting karena kami ingin menjadikan teman-teman di Jawa Barat sebagai partner dalam berdiskusi untuk membahas bagaimana penyelenggaraan pendidikan di daerah Jawa Barat ke depan,” pesan Mulyatsyah.

Kegiatan ini menghadirkan Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Direktorat SMP, Dr. Thamrin Kasman, SE, M.Si., sebagai narasumber yang memaparkan kebijakan Direktorat SMP terkait implementasi manajemen berbasis sekolah. Ia menjelaskan mengenai target Renstra Kemendikbudristek tahun 2019 – 2024, tahapan implementasi kebijakan MBS, sekaligus pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.

Selain itu, sharing session implementasi manajemen berbasis sekolah yang dibawakan oleh perwakilan dari unsur dinas pendidikan, pengawas, serta kepala satuan pendidikan di Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi poros utama dalam kegiatan ini. Sesi tersebut membuka diskusi interaktif antara penyaji dan para peserta lain, sehingga para peserta dan penyaji dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan secara langsung. 

Pihak Direktorat SMP juga menghadirkan beberapa fasilitator yang turut memperkaya sudut pandang peserta sekaligus membantu jalannya diskusi yakni Drs. Agus Trianto, M.Pd., dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Suratman, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMPN 38 Bandung, Hari Wibowo, S.S., M.Pd., dari PPPPTK Kemendikbudristek, dan Drs. Amsor Abdul Karim, M.Si., dari Asian Network on ESD Center. 

Sebelumnya kegiatan Pendampingan Tata Kelola SMP Berbasis Manajemen Sekolah (MBS) Tahun 2021 region Tangerang telah dilaksanakan pada 23 – 25 Agustus 2021. Kegiatan ini  rencananya akan digelar di region lain yang memungkinkan diselenggarakannya pertemuan tatap muka berkaitan dengan protokol kesehatan dan kebijakan PPKM di masa pandemi.

Ditemui di sela-sela acara, salah satu peserta yang juga menjabat Kepala Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Heri Wijaya, S.Pd., M.M., menuturkan pendapatnya mengenai kegiatan Tata Kelola SMP Berbasis Manajemen Sekolah (MBS) Tahun 2021. 

“Kita bisa mendapatkan pelajaran dari sharing yang dibawakan oleh penyaji dari Kota Banjar tadi, salah satunya menjadi pengingat bagi kami untuk lebih memperhatikan kelengkapan dari sisi administrasi yang kadang kala terabaikan padahal mungkin kegiatan-kegiatannya sudah dijalankan oleh dinas pendidikan atau sekolah masing-masing,” ujar Heri. 

Senada dengan Heri, perwakilan dari MKKS Kabupaten Bandung Barat yang juga hadir sebagai peserta kegiatan, Ati Rosmiati, mengungkapkan gambaran rencana tindak lanjut yang akan dibawa ke daerahnya setelah mengikuti kegiatan ini.

“Banyak hasil yang kami dapatkan dari acara ini, salah satunya kami bisa membandingkan implementasi MBS yang telah kami lakukan dengan kabupaten/kota yang lain. Setelah mendengarkan pemaparan dari pihak penyaji, kami merasa perlu untuk mendorong regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda dalam bentuk Pergub atau Perwal. Dari sisi pelaksanaan di satuan pendidikan, kami merasa banyak juga program yang bisa kami adaptasi namun tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah,” ungkap Ati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dinas pendidikan, pengawas, dan kepala satuan pendidikan dapat memiliki rancangan tindak lanjut dalam mengimplementasikan berbagai program sesuai dengan aspek kemandirian, partisipasi, kemitraan, keterbukaan, dan akuntabilitas yang harmonis demi meningkatkan mutu pendidikan di tingkat daerah serta satuan pendidikan.

 

Penulis: Pengelola Web Direktorat SMP