Direktorat SMP Fokus Tingkatkan Transparansi dan Efektivitas Pelayanan Melalui Forum Konsultasi Publik

Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menjadi agenda penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggalakkan ZI-WBK, pemerintah bertekad untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ZI-WBK adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP memberikan peluang bagi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Maka, sebagai bagian dari upaya membangun reformasi birokrasi ZI-WBK, Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar “Forum Konsultasi Publik Direktorat SMP Terkait Standar Pelayanan” yang berlangsung di Jakarta, 2 s.d 4 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur SMP, Drs. I Nyoman Rudi Kurniawan, M.T., menyatakan bahwa Direktorat SMP mendukung penuh upaya pembangunan reformasi birokrasi menuju ZI-WBK. “Tahun lalu, Direktorat SMP berhasil mencapai penilaian yang memenuhi syarat ZI-WBK di lingkup internal Kemendikbudristek. Kami bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” ujar Nyoman.

Direktorat SMP terus berupaya meningkatkan standar pelayanan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Beberapa standar pelayanan yang telah dimiliki meliputi konsultasi program, permohonan data dan informasi, pengaduan masyarakat, dan pelayanan ijazah jenjang SMP.

“Peningkatan standar pelayanan akan terus dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik Direktorat SMP. Kami berharap masukan dan saran dari para peserta agar kualitas pelayanan Direktorat SMP ke depannya bisa lebih memuaskan,” tambah Nyoman.

Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Direktorat SMP, Pauddikdasmen, Ombudsman, BPMP, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan. Mereka diajak untuk berdiskusi dan memberikan ide terbaik dalam memperbaiki standar pelayanan publik di Direktorat SMP.

Diharapkan, melalui acara ini, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Direktorat SMP dapat meningkat, seiring dengan upaya terus-menerus dalam mewujudkan ZI-WBK dan reformasi birokrasi di Indonesia.

 

Penulis: Pengelola Web Direktorat SMP