Direktorat SMP Gelar Kegiatan Advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Satuan Pendidikan dan Daerah

Halo, Sobat SMP! Saat ini sudah banyak satuan pendidikan yang mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Data pada https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/ per 8 Desember 2022 menunjukkan sebanyak 143.265 satuan pendidikan dari berbagai jenjang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, di mana 18.938 di antaranya adalah jenjang SMP.

Melihat antusiasnya satuan pendidikan terhadap Kurikulum Merdeka, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan advokasi implementasi Kurikulum Merdeka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bantuan kepada stakeholder daerah dalam melakukan refleksi kemajuan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), merumuskan solusi dari kendala IKM yang muncul, dan memberikan penguatan melalui 6 strategi/dukungan.

Plt. Direktur Sekolah Menengah Pertama Drs. I Nyoman Rudi Kurniawan, M.T. pada pembukaan kegiatan advokasi implementasi Kurikulum Merdeka region Jakarta yang diselenggarakan di Tangerang pada 7-9 Desember 2022 menyampaikan pentingnya kegiatan advokasi ini. Beliau mengharapkan seluruh elemen dapat mendukung pengimplementasian Kurikulum Merdeka.

“Untuk kegiatan ini memang sedemikian penting bagi kita semua karena tahun depan targetnya adalah implementasi Kurikulum Merdeka ini dilakukan secara mandiri dan lebih banyak lagi sekolah yang ikut, yang melakukan implementasi. Jadi saya atas nama kementerian meminta dukungan Bapak/Ibu agar satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka semakin banyak,” ujar I Nyoman Rudi.

Kegiatan ini menghadirkan peserta yang terdiri dari unsur kepala seksi kurikulum (kasikur) dinas pendidikan, ketua musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS), ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), dan ketua musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Para peserta kegiatan advokasi menerima materi terkait implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya penyegaran (refreshment) 6 strategi/dukungan implementasi Kurikulum Merdeka. Setelah itu, para peserta melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang membahas berbagai topik seperti Mengawal IKM dan Pembelajaran dan Asesmen, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan juga Kurikulum Operasional Pendidikan.

Diskusi kelompok terpumpun dilakukan dengan metode design thinking di mana mereka menggali permasalahan, penyebab, dan juga solusi terkait IKM yang ditemukan di lapangan. Diskusi kelompok terpumpun didampingi oleh fasilitator dan co-fasilitator yang kompeten di bidangnya yang. Tugas dari fasilitator dan co-fasilitator yakni mendengarkan refleksi stakeholder, mendampingi, meluruskan miskonsepsi yang terjadi saat diskusi, dan memberikan penguatan di akhir sesi advokasi melalui 6 strategi/dukungan  IKM.

Kegiatan advokasi implementasi Kurikulum Merdeka ini dilakukan pada berbagai region di Indonesia yang dilakukan selama periode November-Desember 2022. Total terdapat 129 kabupaten/kota yang terlibat dalam kegiatan advokasi ini.

Diharapkan melalui kegiatan advokasi implementasi Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dan dinas pendidikan dapat saling memahami permasalahan yang ada dan dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. Diharapkan juga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga satuan pendidikan dalam menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka.

 

Baca Juga  Pendaftaran Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 20232024 Dibuka Hari Ini!

Penulis: Pengelola Web Direktorat SMP

Scroll to Top