Dirjen PAUD Dikdasmen dan Direktur SMP Bahas Kebijakan Strategis Kemendikbudristek Bersama Kadisdik Se-Provinsi Riau

Di sela-sela acara Bimbingan Teknis Bantuan TIK 2021 di Pekanbaru, Riau, Direktur Sekolah Menengah Pertama Drs. Mulyatsyah, M.M. bersama dengan Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Jumeri, S.TP., M.Si., Direktur Sekolah Menengah Atas Dr. Suhartono Ashar, M.Si, dan Kepala Dinas Pendidikan Riau H. Helmi, M. Pd. mengadakan focus group discussion (FGD) dengan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota di Provinsi Riau.

Mulyatsyah membuka acara dengan mengatakan tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, salah satunya dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Riau seputar kebijakan strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (PAUD Dikdasmen).

“Maksud dan tujuan kita bertemu hari ini adalah kita ingin membangun sinergisitas antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek, tentang kebijakan strategis yang terkait dengan Kemendikbudristek, lebih spesifiknya yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen,” ujar beliau.

Beliau juga memaparkan hal-hal seputar kebijakan pendidikan yang terkait dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen. Beberapa di antaranya adalah dana BOS reguler, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, dan juga program Sekolah Penggerak.

Terkait pembahasan  pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Direktur SMP Mulyatsyah mendata kesiapan pelaksanaan PTM seperti seberapa banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai kabupaten/ kota yang sudah divaksin. Hasilnya pelaporan para kepala dinas kabupaten/ kota sejauh ini rata-rata proses vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan sudah mencapai 80%.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr. H. Ismardi, M. Ag. dalam diskusi menyampaikan beberapa hal kepada pihak Kemendikbudristek, salah satunya mengenai program Sekolah Penggerak. Ia menyebutkan bahwa di daerahnya sudah ada hal serupa yang dinamakan SMP Madani.

Sekolah Madani merupakan sekolah asrama yang biaya pendidikannya 100% ditanggung oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ada pula berbagai Sekolah Model Madani (SMP dan SD) di setiap kecamatan yang dibina oleh Sekolah Madani tersebut. Nantinya Sekolah Model Madani akan membina dan menggerakkan sekolah-sekolah lain disekitarnya. Ismardi berharap hal tersebut bisa dikombinasikan dengan program Sekolah Penggerak. Kalau memang Program Penggerak sudah dimulai, saya ingin combine dengan Madani tadi,” jelas Ismardi.

Mulyatsyah menanggapi Sekolah Madani dengan positif. Menurutnya, Sekolah Madani ini bisa menjadi contoh baik yang dapat ditiru oleh daerah-daerah lainnya. Mulyatsyah juga berharap agar daerah lain bisa menghasilkan ide-ide kreatif di bidang pendidikan.

“Ini adalah sebuah sharing yang bagus dari kota Pekanbaru. Sekolah Madani ini tentu bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain,” tanggap Mulyatsyah.

Diskusi berlanjut, di mana Kepala Dinas Kabupaten Siak H. Lukman, S.Sos., M.Pd. mendiskusikan kepada pemerintah pusat mengenai penggunaan dana DAK untuk pembangunan Unit Sekolah Baru di daerahnya yang berada di pinggiran. 

“Kita sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan proposal ke Kemendikbudristek untuk membangun Unit Sekolah Baru, terutama di daerah-daerah pinggiran. Mungkin di menu DAK bisa diusahakan untuk membangun sekolah baru atau program Sekolah Satu Atap,” ujar Lukman.

Mulyatsyah berharap dengan adanya agenda ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih erat dan kompak dalam memajukan layanan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia.

 

Baca Juga  7 Prinsip Pelaksanaan MPLS

Penulis: Pengelola Web Direktorat SMP

Scroll to Top